Manggarai Barat Kembali Mendapat Opini WTP Ke-4 Secara Beruntun

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk keempat kalinya secara beruntun, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, dari BPK RI perwakilan NTT. (Foto: Alur/Pemkab Mabar)

Labuan Bajo - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk ke empat kalinya secara beruntun, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng didampingi ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar di Kota Kupang, pada Jumat 8 April 2022.

"Manggarai Barat mendapat Opini WTP, setelah BPK Perwakilan Provinsi NTT, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas  Laporan Keuangan  Pemda Mabar Tahun Anggaran 2021," kata Weng melalui sambungan Telepon dalam keterangan yang diterima Alur.id Sabtu 9 April 2022, malam.

Dengan demikian ungkap Weng, Pemkab Mabar telah empat tahun berturut-turut, mendapatkan opini WTP yaitu sejak LKPD TA 2018 sampai Tahun 2021.

"Kita mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT, karena menjadi Kabupaten pertama di NTT yang telah menyerahkan LHP tercepat di kawasan se Bali-Nusa Tenggara.

Untuk diketahui, opini WTP artinya bahwa pemerintah kabupaten Mabar telah melakukan pengelolaan keuangan mengacu pada aturan dan semuanya sesuai.

Karena itu Weng berjanji akan terus berkomitmen untuk menyerahkan laporan keuangan Pemda Mabar Tahun 2022, paling lambat akhir Januari 2023 tahun depan.

"Dikarenakan bila mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut, akan mendapat Dana Insentif Daerah (DID), dari sebelumnya hanya 3 kali," jelasnya.

Dirinya optimis PAD tahun depan, bisa mencapai hingga Rp 326 miliar, bahkan untuk tahun 2025 bisa mencapai Rp 1 Triliun.

Menanggapi hal itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi saat ditemui media di Labuan Bajo mengatakan, penghargaan WTP tersebut akan menjadi rangsangan baru bagi semua staf untuk bekerja lebih maksimal lagi.

"Pengelolaan keuangan daerah dinilai WTP oleh BPK, ini merupakan tanda baik, tentunya harapan tidak hanya dapat opini WTP, tapi ada dampak kepada masyarakat," ujar Edi Endi.

Dirinya menilai, WTP tersebut merupakan hasil kerja sama semua pihak diantaranya, DPRD dan birokrasi.

Karena itu Politisi Nasdem tersebut menyampaikan Proficiat kepada semua pihak yang telah bekerja maksimal selama ini, baik staf, DPRD dan semua pihak yang telah mengambil peran. []

Komentar Anda