Soppeng - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Komisi IX DPR RI menggelar kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota bertempat di Triple 8 Riverside Resort Soppeng, Minggu (30/07/23).
Hadir langsung sebagai pembicara Anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah Syam, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Shodiqin, dan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Soppeng, Andi Husniati.
Di hadapan 350 peserta sosialisasi yang hadir, Hasnah Syam mengatakan Stunting saat ini menjadi program prioritas nasional dimana pada tahun 2024 ditargetkan angka stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen.
"Perlu kita ketahui bersama, saat ini angka stunting nasional masih terbilang tinggi yaitu 21,6 persen, padahal organisasi kesehatan dunia WHO memberikan toleransi angka stunting tiap negara hanya 20 persen," sebut Hasnah Syam.
Hasnah menambahkan, stunting merupakan kondisi gagal tumbul pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit dalam jangka cukup lama dan berulang, menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya.
"Dampak stunting tidak hanya menyebabkan anak gagal tumbuh, tetapi organ-organ tubuh dan otaknya juga tidak berkembang secara maksimal, kondisi ini menyebabkan anak jadi sulit konsentrasi dan belajar, selain itu akan mudah terkena penyakit," ujar Hasnah Syam.
Ia menyampaikan Stunting menjadi ancaman kualitas generasi bangsa di masa mendatang, target pemerintah mewujudkan generasi emas 2045 sulit diwujudkan jika angka stunting masih tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin menyebutkan Komisi IX DPR RI merupakan salah satu mitra strategis BKKBN yang berperan mendukung penganggaran dan pelaksanaan program yang ada di BKKBN termasuk penanganan stunting.
Shodiqin mengatakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.
Dimana langkah strategis penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan keluarga berisiko stunting lewat pencegahan lahirnya bayi stunting baru dan terjadinya stunting baru.
Shodiqin mengutarakan jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih tinggi, dimana data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yaitu 27,2 turun 0,2 persen dari tahun 2021 yaitu 27,4 persen.
"Kita berharap sinergitas dan kolaborasi bersama dalam menurunkan angka Stunting di Kabupaten Soppeng bisa kita tingkatkan bersama, dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalan mencegah stunting, angka 14 persen di tahun 2024 dapat kita capai," ujar Shodiqin.
Shodiqin menyebutkan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN mendorong setiap pasangan usia subur mengatur kelahhiran anak dengan dengan menggunakan alat kontrasepsi.
"BKKBN tidak melarang melahirkan tetapi bagaimana keluarga dapat mengatur kelahiran, dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang mana telah disiap pemerintah melalui BKKBN secara gratis," tutup Shodiqin. []
