Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi runtuhnya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum, maupun satuan pendidikan agama seperti Pesantren
Insiden yang terjadi pada Senin sore, 29 September 2025, itu telah menelan korban jiwa dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban serta civitas pesantren.
"Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban serta civitas pesantren. Juga mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka," kata Maman Imanulhaq, Kamis, Oktober 2025.
Kejadian bermula pada Senin pagi, 29 September 2025, saat proses pengecoran lantai empat pondok pesantren dilakukan.
Ketika pelaksanaan salat Ashar berjamaah pada pukul 15.00 WIB, tiang pondasi diduga tidak mampu menahan beban pengecoran, sehingga bangunan runtuh hingga ke lantai dasar.
Hingga Rabu malam, 1 Oktober 2025, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 107 orang dengan lima di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
Berdasarkan data absensi santri, diduga masih ada puluhan orang tertimbun reruntuhan. Proses evakuasi terus dilakukan sejak kejadian pertama kali terjadi.
Menurut Basarnas, ambruknya bangunan musala Ponpes Al Khoziny dipicu kegagalan struktur bangunan. Gedung yang roboh terdiri atas tiga lantai plus satu lantai atap cor, membentuk tumpukan yang dikenal dengan sebutan 'pancake model'.
Maman mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan bantuan penyelamatan maksimal kepada semua korban serta pendampingan hingga sembuh, termasuk kepada keluarga korban meninggal dunia.
"Bantuan trauma healing akan sangat membantu korban beserta keluarganya dalam fase pemulihan pasca musibah. Tentu ini termasuk bagi orangtua dan keluarga korban meninggal dunia karena peristiwa ini," tuturnya.
Legislator yang juga pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat ini menegaskan bahwa keselamatan siswa dan santri harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan, terlebih pondok pesantren.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap standar konstruksi dan pengawasan teknis. Nyawa para santri dan pekerja tidak bisa dipertaruhkan," tegas Kiai Maman.
Menurutnya, tragedi ini merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kementerian Agama harus mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, sementara pemda wajib memberikan pendampingan saat proses pembangunan dilakukan guna memastikan konstruksi sesuai standar keamanan.
Kiai Maman mengungkapkan bahwa ia sering menemukan pesantren melakukan pembangunan mandiri secara ala kadarnya karena jumlah santri bertambah.
Mulai dari tiang pancang yang tidak sesuai untuk bangunan bertingkat hingga konstruksi tangga yang tidak memenuhi standar.
"Maka saya pikir pembangunan di Ponpes menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pengasuh maupun manajemen Ponpes, Pemerintah, dan tentunya juga masyarakat," ucap legislator Dapil Jawa Barat IX tersebut.
Ia mengingatkan bahwa ponpes banyak berkontribusi untuk bangsa dengan melahirkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kuat dari sisi agama, tetapi juga berbagai kualitas dan kemampuan lain.
Anggota Komisi Agama dan Sosial DPR itu berharap musibah ini menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Menurutnya, negara tidak boleh abai dalam pemenuhan infrastruktur fasilitas pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama.
"Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum, maupun satuan pendidikan agama seperti Pesantren," jelasnya.
"Kita tidak bisa membiarkan pesantren berjalan sendiri, sudah menjadi kewajiban Negara untuk hadir, khususnya Pemerintah. Dan kami di DPR tentunya akan memberikan dukungan sesuai fungsi dan kewenangan kami, terutama dalam sisi regulasi, penganggaran, dan pengawasan," pungkas Kiai Maman.[]
