Makassar - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan.
Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Sulsel, Selasa (29/03/23).
Dengan mengangkat tema “Sinergitas Implementasi Kegiatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja”,
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB), Andi Mirna.
“Kegiatan ini menjadi momentum bersama dalam menumbuhkan semangat dan keyakinan untuk mampu berperan menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul serta mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Selatan,” kata Andi Mirna.
Selanjutnya Andi Mirna menekankan kunci penanganan stunting adalah konvergensi lintas sektor antara pemangku kepentingan bersama mitra kerja terkait diseluruh tingkatan wilayah baik di Provinsi, kabupaten, kecamatan hingga Desa Kelurahan.
Hasil evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting Sulsel berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memperlihatkan penurunan angka stunting di Sulsel kurang maksimal hanya 0,2 persen dari 27,4 persen tahun 2021 menjadi 27,2 tahun 2022.
Untuk itu Andi Mirna mengharapkan keterlibatan semua unsur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bergerak bersama bersinergi mengatasi permasalahan stunting ini.
Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Prof Rizal M. Damanik, dalam sambutannya via zoom meeting mengatakan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan program strategis.
Sebab berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini Program Bangga Kencana menghadapi tantangan yang cukup kompleks sehingga diperlukan kemitraan yang kuat dalam mencapai sasaran program yang ada, harapannya seluruh jajaran di BKKBN memperkuat kemitraan dalam penanganan stunting,” harap Prof. Rizal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Andi Ritamariani, mengatakan Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak.
Penyebabnya karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan faktor multidimensi, sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor.
“Kolaborasi berbagai unsur diharapkan dalam penanganan stunting baik pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media, sehingga Penguatan jejaring kemitraan sangat penting dillakukan dalam mencapai sasaran program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dilapangan,” ungkap Andi Rita.
Andi Rita menyebutkan berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Diantaranya dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ditingkat provinsi hingga desa kelurahan dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas Stunting) di provinsi dan kabupaten kota.
“Kita telah membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB sebanyak 6682 tim atau sebanyak 20.048 orang yang bertugas melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko yaitu remaja sebagai calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia dibawah 2 tahun,” ujar Andi Rita.
Selain itu, lanjut Andi Rita telah dibentuk Tim Audit Kasus Stunting yang terdiri dari unsur Tim Teknis dan Tim Pakar yaitu Dokter Ahli Anak, Ahli Obgyen, Pakar Gizi dan Psikolog.
Mereka melaksanakan tugas untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans data PK21.
“Data terakhir ada sekitar 1.815 orang yang telah menjadi Bapak Bunda Peduli Anak Stunting di provinsi dan kabupaten kota,” ungkap Andi Rita.
Kegiatan Rakornis ini diikuti 147 mitra kerja dari Provinsi, Kepala OPD-KB dan Ketua DPC IBI Kabupaten Kota.
Perwakilan Kodam XIV Hasanuddin dan Korem 141/Toddopuli, Perwira Seksi Teritorial Kodim dan Kasat Binmas Polrestabes dan Polres. []
