Kalsel - Dalam rangka memperkuat pondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, anggota Komisi IX DPR RI Mariana bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan kegiatan strategis di Desa Rejowinangun, Tanah Bumbu.
Kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi yang masih menjadi tantangan serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini bertempat di Gedung PKK Kapet, Simpang Empat, Batulicin Tanah Bumbu, pada Rabu, 06 Agustus 2025.
Tujuan sosialisasi program MBG adalah untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya menjalani pola hidup sehat.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Mariana, Tenaga Ahli SDM dan Madya Badan Gizi Nasional Mochamad Halim, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Adventina.
Program MBG merupakan bagian dari skema penyediaan makanan bergizi secara gratis yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan penanganan stunting serta peningkatan status gizi nasional secara menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI Mariana menegaskan bahwa intervensi gizi sejak usia dini adalah fondasi utama dalam membentuk generasi emas Indonesia di masa depan.
“Gizi yang cukup dan seimbang bukan hanya soal tumbuh kembang fisik, melainkan berhubungan erat dengan kapasitas intelektual, produktivitas, dan daya saing bangsa. Setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung potensi maksimalnya,” tegas Mariana.
Ia juga mendorong sinergi antarsektor, termasuk peran aktif keluarga dan masyarakat.
“Keberhasilan program ini bergantung pada gotong royong berbagai pihak—dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga para tokoh masyarakat. Keluarga adalah lini pertama pertahanan gizi anak,” tambahnya.
Kemudian, Tenaga Ahli SDM dan Madya Badan Gizi Nasional Mochamad Halim dalam paparannya menekankan bahwa pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesejahteraan sosial, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas bangsa.
“Gizi yang optimal adalah prasyarat mutlak bagi bangsa yang ingin maju. Kita ingin mencetak generasi yang kuat secara fisik, tajam dalam berpikir, dan tangguh menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Halim mengangkat pentingnya membangun ekosistem masyarakat sadar gizi melalui edukasi yang komprehensif.
Ia menyebutkan bahwa strategi pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari perut yang sehat dan otak yang terasah sejak dini.
“Kami tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang pola makan sehat, pentingnya keberagaman pangan, dan praktik konsumsi yang bertanggung jawab. Semua lini, mulai dari rumah tangga hingga sekolah, harus menjadi bagian dari gerakan sadar gizi,” jelasnya.
Secara khusus, Halim juga menyoroti aspek tata kelola program melalui sistem pendaftaran Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan integritas proses.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang tergabung adalah mitra terpercaya yang memenuhi standar keamanan pangan dan etika pelayanan. Untuk itu, kami mengingatkan seluruh calon mitra dan masyarakat bahwa proses pendaftaran Dapur SPPG hanya dapat dilakukan melalui situs resmi Badan Gizi Nasional,” tegas Halim.
Ia mengingatkan bahwa tidak ada jalur khusus atau pungutan biaya apapun dalam proses tersebut.
“Kami menolak segala bentuk praktik tidak resmi. Jika ada yang mengaku sebagai perantara atau meminta imbalan dalam pendaftaran Dapur SPPG, masyarakat diminta segera melaporkan. Transparansi adalah prinsip utama kami,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu, memberikan analisis menyeluruh terkait kompleksitas tantangan gizi yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, mulai dari kekurangan gizi, kelebihan gizi, hingga defisiensi mikronutrien.
“Ketiganya saling bertumpuk dan memerlukan pendekatan terpadu, berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor. Edukasi dan akses pangan yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi makanan sehat,” paparnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga mutu pangan, terutama di lingkungan pendidikan.
“Kesehatan anak adalah cerminan kesadaran kolektif. Kualitas gizi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tutupnya.
Program ini membuktikan bahwa kolaborasi antara lembaga legislatif, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan.
Bukan sekadar aksi sosial sesaat, melainkan langkah nyata menuju pembentukan budaya hidup sehat demi terwujudnya Generasi Emas 2045: sehat, cerdas, dan siap bersaing di panggung dunia. ]
