DPRD Soroti Kekosongan Obat di RS Milik Pemprov Sulsel

Makassar - Perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terkait pengadaan barang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) langsung berdampak. Akibat perubahan kebijakan, sempat membuat sejumlah RSUD mengalami kekosongan obat.

Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dr Fadli Ananda mengaku sudah melakukan pengecekan langsung ke rumah sakit milik Pemprov Sulsel, salah satunya RSUD Labuang Baji terkait informasi kekosongan obat. Fadli menyebut sempat terjadi kekosongan obat di RSUD Labuang Baji.

"Sempat terjadi kekosongan obat di rumah sakit milik pemprov. Ini akibat aturan yang berubah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/5).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut ada perubahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa (barjas) di lingkup RSUD milik Pemprov Sulsel. Jika sebelumnya, tim Barjas internal RSUD bisa langsung ke vendor untuk pengadaan obat dan aalat medis lainnya, tetapi tahun ini tidak bisa.

"Selama ini, prosesnya yakni barjas internal ke tim vendor. Tapi sekarang sudah berubah yaitu dari Bappelitbangda selanjutnya ke barjas provinsi," ucapnya.

Fadli mengusulkan setiap barjas provinsi untuk standby di setiap RSUD milik Pemprov Sulsel.

"Harus seperti itu. Karena keselamatan pasien paling utama," tegasnya.

Ia khawatir dengan kebijakan berubah-ubah yang dikeluarkan oleh pemerintah pelayanan terabaikan.

"Terlambat sedikit berbahaya. Sedangkan pengadaan barang di setiap RS harus per bulan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Farmasi dan Peralatan Medis RSUD Labuang Baji, Salman mengakui sempat terjadi kekosongan obat rawat jalan. Akibatnya, pihak rumah sakit harus meminjam terlebih dahulu dari apotek ataupun rumah sakit lain.

"Beberapa hari kemarin itu memang ada kekosongan (obat)," tuturnya.

Salman mengaku saalah satu sebab terjadinya kekosongan obat yakni adanya perubahan sistem proses pengadaan melalui e-purchasing. Saat ini, pengelolaan pengadaan obat sudah dialihkan ke Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setda Sulsel.

"Jika sebelumnya semuanya bisa diproses di sini. Tetapi sekarang ini prosesnya harus di sana (Biro Barjas Pemprov Sulsel)," keluhnya.

Salman menambahkan saat ini obat-obatan untuk emergency menjadi prioritas dan tidak boleh terjadi kekosongan.

"Obat emergency itu yang selalu kita prioritas supaya tidak boleh kosong. Itu yang selama ini kita antisipasi," tegasnya.

Direktur RSUD Labuang Baji, Rachmawati mengakui sempat terjadi kekosongan stok obat. Meski demikian, Rachmawati membantah informasi akibat kekosongan obat tersebut membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Labuang Baji terhenti.

"Distribusi obat memang sempat terkendala. Tapi pelayanan (kesehatan) tetap berjalan,” ucapnya. []