Pernyataan Menpora Terkait Honor Relawan PON Papua Sudah Dibayar, Dibantah

Cuitan pengguna media sosial Facebook, Niko Yoku. (Foto: Facebook Niko Yoku)

Papua - Penyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, bahwa honor relawan PON Papua sudah dibayar tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Banyak relawan PON mengaku sampai hari ini honor mereka belum terbayarkan, salah satunya melalui cuitan akun Facebook Niko Yoku.

Dalam Cuitannya yang dikutib alur.id, Rabu 10 November 2021 di grup Facebook Info Khusus Sentani/Jayapura.

"Baru kali ini terjadi di tanah Papua, orang Papua ditipu orang Papua. Honorium para relawan tidak dibayarkan. Tanpa relawan PON tidak akan berjalan dengan baik. Demi nama baik Jayapura umumnya,"tulis Niko Yobu.

Cuitan Niko pun banyak direspon oleh warganet yang kebanyakan relawan yang juga honornya belum dibayarkan.

"Saya tidak pernah lihat KPK atau BPK RI tangkap koruptor di papua. Jadi mari sudah ketong cangkul stadion pake tanam singkong," komentar akun Kaka Ucu

"Bikin laporan polisi dengan data-data yang akurat biar di proses supaya siapa pun yang terlibat di tangkap, dan memang setelah PON XX di Papua berakhir, kita akan dengar cerita sedih yang menyangkut penggunaan anggaran,"timpal Dean Mambiriu.

"Ini semua akibat dari penyelewengan dana PON XX 2021 jadi kalau bisa harus ada tindakan tegas dari para relawan untuk diajukan ke BPK supaya di telusuri lebih lanjut,"komentar Yemmina Windey.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengatakan semua honor relawan PON Papua sudah dibayar.

"Sudah dibayar, namun penyaluran dana perlu hati-hati, tidak boleh semua orang mengklaim dia sudah kerja. Kan harus ada datanya," ujar Zainudin di Makassar, Minggu 7 November 2021.

Namun kata Zainudi, para relawan penerima dana ini kelihatannya kurang sabar. Karena kata dia, pencairan dana ini harus hati-hati karena ini uang negara.

"Masyarakat kurang sabar, karena teman-teman yang ingin mencairkan dana ini harus hati-hati, sebab ini uang negara. Mereka terlebih dahulu mengecek data, absennya, siapa yang bertugas, semua harus by data. Tapi saya dengar sudah terbayarkan,"jelas Zainudin. []

Komentar Anda