Makassar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Menteri Hak Asasi Manusia, yakni Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).
Daniel menyebut pencanangan Kampung REDAM menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat rekonsiliasi, mencegah konflik sosial, serta membangun budaya damai berbasis masyarakat.
Ia menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah kerjanya.
“Kami di wilayah akan melaksanakan program ini, yang mana ini juga beririsan dengan salah satu program KemenHAM lainnya, yakni Desa Sadar HAM,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Daniel menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan sebelumnya telah menjalankan Piloting Desa Sadar HAM di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba sebagai model awal penguatan nilai-nilai HAM di tingkat daerah.
Sementara untuk implementasi Kampung REDAM di Sulawesi Selatan akan diawali dengan pemetaan wilayah rawan.
“Untuk Kampung REDAM, kami akan segera melakukan pemetaan, daerah mana yang sering terjadi konflik atau rawan konflik. Tentu kita juga akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait,” tegasnya.
Acara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu dihadiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, The World Peace Organization, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, jajaran KemenHAM RI, hingga Gugus Tugas Kampung REDAM Kelurahan Manggarai.
Penetapan Manggarai sebagai Kampung REDAM perdana mendapat apresiasi luas karena wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang rentan konflik sosial.
Kasubditbimtibsos Ditbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Sujanto, menegaskan program ini menjadi momentum penting untuk menyatukan masyarakat Manggarai.
“Wilayah ini punya sejarah panjang konflik sosial. Penetapan Kampung REDAM adalah langkah nyata untuk menjaga Jakarta tetap aman. Jaga Jakarta, jaga warga, jaga aturan, jaga amanat,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Presiden The World Peace Organization, Dr. Bambang Herry Purnomo. Ia menyebut Kampung REDAM sebagai inovasi besar dari Menteri HAM yang menggabungkan pendekatan rekonsiliasi dan pembangunan.
“Kami siap mendukung penuh, baik secara teknologi maupun operasional. Rekonsiliasi dan pembangunan harus berjalan bersama,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menilai Kampung REDAM berpotensi menghilangkan budaya tawuran dan konflik horizontal yang kerap muncul di Manggarai.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan program ini. “Jakarta adalah barometer nasional. Stabilitas sosial harus dijaga bersama,” ucapnya.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dalam keynote speechnya, menekankan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pendekatan rekonsiliasi yang sistematis. Kampung REDAM sebagai program berbasis HAM yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pencegahan konflik.
“Konflik lahir dari jurang antara harapan dan kenyataan, sebagaimana disampaikan John Galtung. Tugas kita adalah menjembataninya melalui rekonsiliasi,” tegasnya.
Pencanangan ditutup dengan pembunyian Gong Genta Perdamaian Dunia sebagai simbol dimulainya gerakan rekonsiliasi berbasis komunitas, disusul penyerahan piagam penghargaan kepada Lurah Manggarai sebagai pengelola Kampung REDAM pertama di Indonesia. []
