Kepala BKKBN Sulsel Minta Humas Edukasi Warga Terkait Pencegahan Stunting

Pelatihan Kehumasan BKKBN Sulsel, Jumat 5 november 2022. (Foto: Dok. BKKBN Sulsel)

Makassar - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ritamariani, meminta pengelola kehumasan di provinsi dan kabupaten kota menjadi garda terdepan dan corong informasi pencegahan stunting.

“Upaya pencegahan stunting dilakukan melalui pendekatan keluarga, dimana penanganannya dimulai dari hulu dengan menyasar remaja sebagai calon keluarga,” ujar Andi Rita saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulsel di Makassar, Jumat 4 November 2022.

Andi Rita mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS), menjadikan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

“Bapak Presiden telah mengamanatkan untuk menurunkan angka stunting Indonesia menjadi 14,00% di tahun 2024, dimana saat ini angka stunting Sulsel berada pada angka 27,4 persen di atas angka nasional yaitu 24,4 persen tahun 2021,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk mendukung target penurunan Stunting, salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada masyarakat khususnya keluarga berisiko Stunting.

Kata dia, Humas memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran dan target program Bangga Kencana dalam Penurunan Angka Stunting, dimana seorang Humas sering diposisikan sebagai Pintu Informasi antara organisasi dengan masyarakat begitu juga sebaliknya.

Andi Rita menyebutkan, dalam pencegahan stunting berbagai informasi yang dapat disampaikan ke masyarakat seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) sebagai calon keluarga melalui pemeriksaan kesehatan dan minum tablet tambah darah.

“Untuk mencegah lahirnya anak stunting baru, perlu dilakukan penguatan dan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui terkait pemeriksaaan kehamilan, penggunaan kontrasepsi pasca persalinan, pola asuh anak, pemberian ASI Ekslusif dan makanan pendamping ASI khusunya anak di bawah usia di bawah 2 tahun,” ungkap Andi Rita.

Terkait pemberian tambahan gizi, Lanjut Andi Rita, BKKBN telah mengembangkan program Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat dengan memanfaatkan pangan lokal di sekitar rumah untuk diolah menjadi makan bergizi untuk diberikan kepada anak.

“Harapannya ke depan seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik itu di provinsi mau pun kabupaten kota, untuk disebarluaskan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media yang ada seperti media online, medsos, website instansi jika ada, dan media-media lokal yang ada di wilayah masing-masing," tutup Andi Rita.

Sementara itu, Sub Koordinator Umum dan Humas, Andi Munandar Anwar selaku panitia pelaksana menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan peserta dalam bidang kehumasan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga.

Disamping itu, lanjut Nandar, sebagai implementasi penguatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BKKBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

“Sebagai badan publik, BKKBN wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pelaksanaan program-program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan secara terbuka dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai saluran media yang ada,” ungkap Nandar. []

Komentar Anda