Palembang - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, bersama sejumlah Kepala Daerah di Sulawesi Selatan menghadiri Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Palembang, Senin (03/07/23).
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 di Sumatera Selatan ini, diikuti oleh seluruh ketua TPPS provinsi dan kabupaten kota serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia bersama mitra terkait lainnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, Agus Suprapto, dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Daru.
Staf Ahli Kemenko PMK, Agus Suprapto berpesan kepada seluruh kepala daerah agar mengoptimalkan anggaran stunting yang ada dengan porsi anggaran lebih banyak kepada sasaran keluarga berisiko dengan memanfaatkan data by name by address.
"Selain Kementerian Kesehatan, BKKBN juga memiliki data by name by address keluarga beresiko stunting hasil Pendataan Keluarga yang menjadi sasaran, pemerintah daerah agar mengoptimalkan anggaran-anggaran yang telah disalurkan setiap kementerian lembaga," terang Agus.
Sebelumnya, Sekretaris utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, memaparkan capaian kinerja TPPS Semester I Tahun 2023 meliputi 9 indikator intervensi spesifik dan 11 indikator intervensi sensitif serta capaian serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Stunting yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Disampaikan bahwa serapan DAK nasional pada semester 1 baru sebesar 10 persen.
Serapan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri berada di atas serapan rata-rata nasional yaitu sebesar 12 persen, dimana salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu tertinggi yaitu 34 persen.
"Saya titip kepada Bapak Ibu OPD dan Kepala Daerah, karena ini menjadi instrumen akselerasi yang penting, mohon agar DAK ini bisa dioptimalkan dalam rangka mempercepat penurunan stunting", ujarnya.
Sementara itu Kepala BKKBN, Dokter Hasto dalam dialog terbuka mengatakan kunci percepatan penurunan stunting adalah dengan melakukan pencegahan dari hulu.
"Kalau Bapak Ibu mengejar anak stunting untuk diturunkan menjadi tidak stunting, keberhasilannya 20 persen, tapi kalau Bapak Ibu mencegah lahirnya stunting baru maka keberhasilannya lebih dari 80 persen,"ujar Hasto.
Hasto menyakini, penurunan angka stunting pada akhir 2023 bisa mencapai 18 persen dengan dukungan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak di wilayahnya masing-masing.
Data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) pada tahun 2022 mengungkapkan, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen, turun sebesar 2,8 persen yang sebelumnya 24,4 persen di tahun 2021
"Ada masyarakat yang sudah diberikan fasilitas sanitasi dan sumber air yang layak namun ternyata tidak dimanfaatkan karena perilakunya belum berubah,"ungkapnya. []
