Tak Layak Jadi Gubernur Jakarta, Pernusa Usul Anies Maju Pilgub Sumbar atau Aceh

Ketua Umum Pernusa, KP Norman Hadinegoro. (Foto:Alur/Nandho)

Jakarta - Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro menyebut Anies Baswedan tidak layak untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2024.

Anies lebih cocok nyalon di Sumatra Barat atau Aceh, karena di dua provinsi itu Anies menang saat Pilpres

Norman mengatakan, Anies lebih layak maju sebagai gubernur di Pilkada Sumatra Barat (Sumbar) atau Aceh.

Sebab, pada Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan mendulang suara yang cukup banyak di dua provinsi tersebut.

"Anies lebih cocok nyalon di Sumatra Barat atau Aceh, karena di dua provinsi itu Anies menang saat Pilpres. Kenapa? Karena dua provinsi tersebut butuh perubahan sesuai dengan konsepnya Anies sewaktu Pilres. Anies sangat tidak layak memimpin Jakarta," kata Norman kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 21 Juni 2024.

Sesungguhnya, sambung dia, sah-sah saja jika Anies ikut kembali dalam kontestasi Pilkada tersebut.

"Kalau bicara Anies maju Pilgub, sah-sah saja. Sekarang Anies kasak-kusuk cari dukungan partai agar memperoleh tiket Pilgub," ujarnya.

Namun, menurut penjelasannya, Anies akan mendapat rangkaian pernyataan keras dari masyarakat terkait beberapa persoalan yang ditinggalkan saat menjadi Gubernur Jakarta.

"Maka siap-siap menjadi bulan-bulanan warga Jakarta. Sewaktu Anies jadi gubernur, Jakarta tidak ada prestasi bahkan timbul masalah-masalah dari kelebihan, sampai merusak jalanan, membuat sumur resapan, penebangan pohon di Monas, dan masalah penimbunan beras untuk Bansos yang sengaja tidak disalurkan," tuturnya.

"Dosa ini masih melekat untuk warga Jakarta. Bahkan urusan ke KPK tertunda kasusnya karena Pilpres.

Anies boleh populer tetapi tidak populer dalam membangun Jakarta," sambung Norman.

Lebih lanjut, dia menduga Anies Baswedan merupakan boneka partai politik yang kalah saat Pilpres lalu.

"Setahu saya, Anies menjadi mainan partai yang kalah Pilpres. Sebaiknya Anies mencalonkan lagi jadi gubernur tapi bukan di Jakarta. Kalau tidak ada kesibukan, maka kasus sewaktu jadi gubernur akan didorong warga Jakarta untuk masuk ke KPK," ucap Norman.[]

Komentar Anda