Makassar - Tanggal 17 Agustus 2021 merupakan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 Tahun.
Di usia yang tidak muda lagi, tentu banyak harapan-harapan yang terus menerus diperjuangkan tidak lain ialah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi segenap rakyat indonesia.
Menurut Yoris Bomba selaku Wakil Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Makassar, bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Repubik Indonesia seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan perjalanan panjang bangsa Indonesia.
Masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini belum di usut tuntas oleh negara. Maka dari itu sekiranya di usia yang Ke-76 Tahun ini, Negara mampu mengusut segala bentuk pelanggaran HAM di negara ini.
Di situasi pandemi Covid-19 yang saat ini terus berlangsung, pemerintah harus proaktif dalam mengatasi persoalan ini. Mulai dari layanan vaksinasi serta ketegasan dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat harus terus di optimalkan.
Dengan adanya kebijakan PPKM, telah berdampak bagi perekonomian masyarakat sehingga pemerintah harus bisa menjamin kebutuhan melalui bantuan sosial yang transparan.
Oleh Karena itu, Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Makasaar Periode 2021/2022 menuntut kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan DPRD Provinsi Sulsel berdasarkan poin-poin dibawah ini;
1.Wujudkan keadilan yang tanpa bersyarat. Sekiranya pelaku tindak korupsi di tengah krisis moneter mendapat hukuman yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2.Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Terlebih khusus keadilan bagi keluarga korban penembakan kepada para aktivis tahun 1998.
3.Perhatian serius bagi para pejuang Veteran. Memberikan jaminan hidup yang layak.
4.Usut tuntas kasus Bank Century dan Jiwasraya. Dengan mengungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.
5.Laksanakan pemerataan layanan vaksinasi. Sekiranya vaksinasi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik itu di tingkat daerah maupun tingkat provinsi.
6.Transparansi dana Bantuan Sosial (BANSOS) selama pandemi Covid-19. Begitu banyak anggaran yang di alokasikan sehingga sangat diperlukan adanya transparansi dan jaminan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19.
7.Optimalisasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dimana sangat diperlukan ketegasan dalam mengatasi pandemi covid-19 melalui PPKM.
8.Pemerataan pendidikan selama PPKM. Dengan memastikan layanan pendidikan berjalan dengan semestinya. []
