Makassar - Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rudy Pieter Goni menemui warga di Jalan Veteran Lr 41, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Minggu 20 November 2022.
Saat Reses tersebut, RPG menerima berbagai macam aspirasi masyarakat mulai dari terkait ketua RT/RW, hingga soal pengerukan kanal.
Tokoh masyarakat Jalan Veteran Lr 41, Kasim mengatakan, dirinya menerima penunjukan terkait Pelaksana Tugas (Plt) Ketua RT dan RW yang ditunjuk oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
- Baca juga : Rakerda Usai, PDIP Sulsel Targetkan Lima Kursi DPR RI
Hanya saja, ia meminta Plt Ketua RT dan RW harua bisa mengayomi dan bisa diterima warga.
“Sepanjang orang yang diberi tugas itu mampu mengayomi dan diterima oleh masyarakat setempat tidak jadi masalah. Tapi yang terjadi kemudian justru mereka tidak diterima oleh warga yang ada, ini juga masalah,” ungkapnya.
Selain masalah Plt Ketua RT dan RW, Kasim juga menyampaikan terkait transparansi pembangunan paving blok. Ia menyayangkan proyek paving blok pihak kelurahan tidak dilengkapi papan bicara.
“Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dipakai pada pembangunan tersebut, termasuk penggunaan anggaran dana kelurahan,” bebernya.
- Baca juga : Rakerda PDIP Sulsel, Djarot Minta Kader Turun Hingga Desa
“Demikian juga dengan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Maradekaya, anggaran dananya terhambat dikarenakan ada dana beberapa tahun yang lalu tidak dipertanggung jawabkan berupa dana bergulir,” ujarnya.
Sementara tokoh pemuda, Sardin Saraka menyampaikan harapan agar kanal Maradekaya dikeruk. Ia mengaku kanal tersebut sudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
"Berharap agar kiranya pemerintah untuk segera melakukan pengerukan kanal yang melintas di daerah kami, karena airnya semakin dangkal dibawah dikarenakan penuh lumpur dan sampah, ini yang biasa menyebabkan kanal air melimpah sampai di jalanan," ujarnya.
Mendengar aspirasi tersebut, RPG yang juga Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendukung terkait transparansi anggaran di tingkat kelurahan. Ia menyebutkan dengan adanya transparansi, masyarakat bisa mengetahui pembangunan di wilayah kelurahan.
- Baca juga : Ini yang Dibahas dalam Pertemuan Petinggi PDIP dan Gerindra
“Dengan transparansi, pemanfaatannya tidak akan menimbulkan persepsi dan penilaian negatif dari masyarakat termasuk perlunya ada papan bicara di setiap program pembangunan yang dijalankan.
Masyarakat berkewajiban untuk mengetahui berapa anggaran yang diperuntukkan bagi program tersebut termasuk jadwal pelaksanannya," sebutnya.
Terkait keluhan kinerja Plt Ketua RT dan RW, RPG mengaku hal tersebut sebenarnya merupakan wilayah Pemerintah Kota Makassar. Meski begitu, kinerja buruknya Plt Ketua RT dan RW sudah sering disampaikan masyarakat saat dirinya reses.
“Beberapa reses kami sebelumnya masyarakat banyak yang menyadari persoalan tersebut, persoalan ini akan kami sampaikan ke Legislator kami di Makassar nanti,” tegasnya.
Terkait pengerukan kanal, RPG akan melanjutkan aspirasi tersebut. Alasannya, pengerukan kanal merupakan wilayah kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ini akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian di kemudian hari," ucapnya.[]
