Mahasiswa Jakarta Minta KPK Periksa Agun Gunanjar Terkait Kasus E-KTP

Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan gelar demonstrasi meminta KPK mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. (Foto: Alur/Ist)

Jakarta - Kasus e-KTP yang tak kunjung selesai menjadi misteri bagi negeri ini, beberapa bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai kembali pemeriksaan dengan memanggil beberapa saksi dan penetapan tersangka dari pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Menurut Adi Kusuma, selaku Korlap Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan, dari pemeriksaan beberapa saksi KPK, sudah menetapkan beberapa tersangka.

Diantaranya, Paulus Tannos (Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra), Miryam S Haryani (mantan anggota komisi II DPR RI Fraksi Hanura), Isnu Edhi Wijaya (Direktur Utama PNRI sekaligus ketua konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim teknis teknologi informasi penerapan KTP).

Beberapa nama diatas melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP pidana.

"Penerima dari anggaran dana e-KTP masih banyak lagi, seperti beberapa nama Agun Gunandjar sudarsa, Andi Naragong, Khatibul Umam Wiranu, Mustokoweni (sudah meninggal), Ignatius Mulyono (sudah meninggal), Taufik Effendi, Teguh Djuwarno (dirketori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia),"ujar Adi Kusuma.

Maka, kata Adi, Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan merasa perlu mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menegakkan keadilan bagi para koruptor di negeri ini.

Tuntutan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan kata Adi, diantaranya:

1. Mendukung KPK mengusut tuntas penerima dana kasus e KTP yang tak kunjung usai.

2. Mendesak KPK untuk memanggil nama – nama penerima yang menikmati dana e KTP seperti Agun Gunandjar Sudarsa, Andi Naragong, Khatibul Umam Wiranu, Mustokoweni (sudah meninggal), Ignatius Mulyono (sudah meninggal), Taufik Effendi, Teguh Djuwarno.

3. Meminta KPK untuk segera mengusut tuntas Agun Gunandjar Sudarsa yang pada saat itu selaku ketua komisi II DPR RI periode 2014 – 2019 yang dikatakan oleh dakwaan dua mantan pejabat ditjen dukcapil kemendagri telah menerima dana e ktp sekitar USD 1 Juta. []

Komentar Anda