Alur.id
    Berita    Detail Article

Pengamat: Komentar Serampangan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati. (Foto: Istimewa)

Yogyakarta - Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati mengatakan, permintaan maaf politisi PSI, Ade Armando dan teguran keras dari PSI belum cukup. Harus ada jaminan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang.

“Kita perlu lihat respon PSI, katanya sudah dikasih teguran keras dan Ade minta maaf, tetapi sampai di situ atau apa respon lebih lanjut. Tentu saja, permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulang lagi statement serupa di masa datang kita perlukan, pubik perlukan,“ ujar Mada, Selasa 5 Desember 2023.

Apa yang disampaikan Ade, bahwa Yogyakarta merupakan contoh nyata Politik Dinasti adalah komentar serampangan.

“Kalau kemudian cara mengcounter narasi politik dinasti tidak pas, itu berarti cara counter narasi bisa dikatakan serampangan. Tidak melalui proses analisa yang cermat dan proses studi yang mendalam, sehingga jogja pun yang notabene kerajaan dan itu diakui secara konstitusi,” sebut Mada.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan, konstitusi peralihan itu kan ada di pasal 18 (UUD 1945), yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia.

Itu menghargai asal usul tradisi DIY. Lalu negara juga telah melindungi keistimewaan DIY melalui UU Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh Sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah Adipati Pura Pakualam.

"Pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi di DIY, sehingga bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam, ya melaksanakan itu aja," kata Sri Sultan.

Belajar dari blunder ini, Mada mengingatkan agar semua pihak, khususnya politisi untuk berhati-hati dalam bersikap. Mengedepankan etika dan moralitas.

“Yang kemudian bisa kita pelajari dari isu ini, meski tingkat kompetisi di pemilu tetap tinggi, seharusnya tetap dilandasi dengan etika dan moralitas, sehingga kompetisi itu bisa berjalan dengan santun dan beradab.” tegas Mada.

Dia menambahkan, dalam suasana kompetisi elektoral seperti ini memang menjadikan orang itu akan kelihatan karakter aslinya. Kalau dia baik, pasti cara cara yang digunakan akan baik, meski tingkat kompetisi tinggi.

”Sebaliknya kalau dia tidak baik, memburu kemenangan saja, itu kemudian akan mudah untuk tergelincir dalam godaan untuk bisa dikatakan mengatakan, menghalalkan semua cara,“ tandas Mada. []