Blangpidie - Sejumlah pemuda Desa Kuta Bakdrien, Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menolak pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) didesa setempat karena dinilai tidak terbuka.

Mewakili belasan pemuda, Salman mengatakan bahwa pengrekrutan pengurus KMP di desanya tidak dilakukan dengan transparan, bahkan, saat rapat pembentukan tidak semua masyarakat diundang, sehingga tidak semua masyarakat tau bahwa didesa setempat telah dilakukan pembentukan KMP.

"Kami merasa tidak pernah di undang pada kegiatan pembentukan KMP oleh pelaksana, dan kami baru mengetahui bahwa KMP di desa kami sudah terbentuk dan ini membuat kami terkejut karena kami tidak tau kapan dibentuk, karena yang diundang hanya orang dekat aparatur saja," kata Salman, Kamis, 19 Juni 2025 di Blangpidie.

Oleh sebab itu, belasan pemuda desa setempat memprotes pembentukan KMP desa setempat, belsan pemuda meminta agar proses pembentukan KMP dilakukan dengan libatkan seluruh masyarakat, atau dengan dipilih oleh masyarakat umum.

"Dengan begitu semua punya kesempatan yang sama, bukan hanya orang-orang terdekat aparatur saya," sebutnya.

Salman mengaku pihanya sudah melakukan audiensi dengan camat setempat, selain itu juga telah mendatangi kantor Keucik, namun tidak bertemu dengan keucik lantaran kantor tertutup, namun pihaknya menduga keucik menghindar tidak mau bertemu.

"Kami bahkan telah mendatangi kantor keucik untuk audiensi terkait pembentukan KPM karena menurut kami prosesnya tertutup tidak seperti sejumlah desa lain yang melakukan pemilihan anggota KMP ini dengan terbuka dan dipipih oleh masyarajat umum," sebutnya.

Dijelaskan, kehadiran mereka bertemu keucik hanya untuk meminta kejelasan terkait pembentukan KMP di desa, namun keucik malah tidak menunjukkan etikat baiknya sebagai seorang kepala desa.

Pihaknya meminta kepala desa untuk menjadwalkan pertemuan masal secepat mungkin untuk membahas tekait pembentukan KMP agar didapati keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

"Kami pemuda sangat mendukung program pusat ini, namun kami hanya meminta aga prosenya lebih terbuka dan setiap kami mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari KMP ini," sebutnya.

Menurutnya, selama keucik menjabat masyarakat belum  pernah mendapat undangan untuk membahas banyak hal terkait permasaalahan-permasaalahan di desa, baik itu soal pengggunaan dana-desa" title="dana desa">dana desa, dan pengram-program yang akan dilakukan menggunakan anggaran desa.

"Sudah sepatutnya keucik terbuka dengan masyarakatnya. Kami berharap pak keucik tidak main kucing-kucingan, dan hanya peduli kepada saudara-saudara dekatnya saja," katanya.

Terpisah, Keuchik Desa Kuta Bakdrien, Zulkifli, mem bantah keras terhadap tuduhan bahwa pembentukan KMP di desanya menimbulkan gejolak.

Ia menyatakan bahwa hal itu tidak berdasar, menyesatkan, dan mencoreng nama baik desa. Sebab itu, dirinya meminta para pihak untuk tidak mengiring opini publik seolah-olah Desa Kuta Bakriend sedang kacau.

"Faktanya, pembentukan pengurus koperasi itu dilakukan langsung oleh pejabat Disperindagkop Abdya dalam forum resmi dan terbuka, disaksikan oleh pendamping kecamatan serta tokoh masyarakat yang hadir," tegas Zulkifli.

Ia menekankan bahwa pemerintah desa tidak memiliki hak untuk menunjuk atau menentukan pengurus koperasi, melainkan hanya mendukung secara administratif dan memfasilitasi proses yang digelar oleh dinas terkait.

“Keuchik itu pengawas, bukan pengatur koperasi. Jadi kalau ada yang nuding-nuding tanpa paham alur, itu sangat keliru. Silakan cek dokumen dan daftar hadir rapat, semuanya lengkap,” ujarnya.

Zulkifli juga menyesalkan adanya pihak-pihak yang menurutnya terus mencari celah dan memelintir fakta dari setiap program yang dijalankan di desa.

"Ada segelintir individu yang selalu menyoroti semua kegiatan, tanpa pernah hadir langsung atau meminta klarifikasi. Ini bukan kritik yang membangun, tapi justru menciptakan kegaduhan dan mencemarkan citra desa.

Kepada seluruh elemen masyarakat Kuta Bakdrien untuk tetap bersatu dan mendukung kemajuan desa, bukan malah menyebarkan narasi negatif yang merugikan martabat desa sendiri. []